Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku gerah dengan kelakuan oknum DPRD yang kerap menyelipkan 'dana siluman' di APBD. Dia mengatakan hal itu sudah ditemukan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sejak tahun 2013 lalu.
"Sudah ada bukti BPKP. Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang, nyampaikan di sini ada anggaran siluman cukup besar di DKI. Ada temuan Kemendagri juga anggaran 2014 ada berapa triliun dana yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
"Diperingati dari inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kita minta pakai e-budgeting. Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolak kan akhirnya jalan tapi apa yang terjadi begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 330 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," lanjutnya.
Dia mengaku saat itu 'kecolongan' aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015.
"Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh," sebut Ahok.
Mantan politisi Gerindra ini pun membeberkan cara DPRD menyelipkan 'dana siluman' dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu.
"Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.
"Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun," lanjutnya.
DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Tentu saja ini membuat Ahok gemas bukan main.
"Begitu e-budgeting nggak bisa lagi masukin anggaran siluman. Eh nekat dia bikin sendiri juga, ketahuan dong. SKPD saya tanya pernah nggak kamu pesan UPS (kelurahan), nggak ada Pak. Masa beli UPS sampai Rp 4,2 miliar, rumah saya saja pakai genset nggak sampai Rp 100 juta kok," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen jelas kok tanda tangan semua," sambungnya.
Ahok menegaskan dana tersebut sebelumnya tidak pernah muncul dalam APBD yang telah disahkan kedua belah pihak. Namun setelah paripurna selesai, rupanya ada oknum DPRD nekat mengubahnya dan memberikan ke Pemprov untuk kemudian dikirimkan pada Kemendagri.
"Ya setelah paripurna, pengesahan 3 hari mereka sibuk crop sibuk tengah malam, kan kita punya intel nih, masukin excel potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," terang suami Veronica Tan itu.
"Yang saya kirim yang sudah disahkan di paripurna bukan versi mereka. Kalau nggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri," tegasnya.
Ahok pun mengatakan dirinya lebih baik lengser dari kursi DKI 1 daripada harus menyetujui 'dana siluman' hasil temuan BPKP sebesar Rp 12,1 triliun itu gol.
"Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang nggak masuk akal," tutup Ahok.
Sumber : detik.com
"Sudah ada bukti BPKP. Pak Mardiasmo (mantan Ketua BPKP) yang jadi Wamenkeu sekarang, nyampaikan di sini ada anggaran siluman cukup besar di DKI. Ada temuan Kemendagri juga anggaran 2014 ada berapa triliun dana yang tidak pernah dibahas tiba-tiba muncul," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
"Diperingati dari inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kita minta pakai e-budgeting. Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolak kan akhirnya jalan tapi apa yang terjadi begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 330 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," lanjutnya.
Dia mengaku saat itu 'kecolongan' aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015.
"Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh," sebut Ahok.
Mantan politisi Gerindra ini pun membeberkan cara DPRD menyelipkan 'dana siluman' dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun. Menurutnya, anggaran itu muncul setelah sidang paripurna pada 27 Januari lalu.
"Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.
"Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun," lanjutnya.
DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Tentu saja ini membuat Ahok gemas bukan main.
"Begitu e-budgeting nggak bisa lagi masukin anggaran siluman. Eh nekat dia bikin sendiri juga, ketahuan dong. SKPD saya tanya pernah nggak kamu pesan UPS (kelurahan), nggak ada Pak. Masa beli UPS sampai Rp 4,2 miliar, rumah saya saja pakai genset nggak sampai Rp 100 juta kok," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"Untuk telusuri anggaran siluman Rp 12,1 triliun. Dia crop 10-15 persen jelas kok tanda tangan semua," sambungnya.
Ahok menegaskan dana tersebut sebelumnya tidak pernah muncul dalam APBD yang telah disahkan kedua belah pihak. Namun setelah paripurna selesai, rupanya ada oknum DPRD nekat mengubahnya dan memberikan ke Pemprov untuk kemudian dikirimkan pada Kemendagri.
"Ya setelah paripurna, pengesahan 3 hari mereka sibuk crop sibuk tengah malam, kan kita punya intel nih, masukin excel potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," terang suami Veronica Tan itu.
"Yang saya kirim yang sudah disahkan di paripurna bukan versi mereka. Kalau nggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri," tegasnya.
Ahok pun mengatakan dirinya lebih baik lengser dari kursi DKI 1 daripada harus menyetujui 'dana siluman' hasil temuan BPKP sebesar Rp 12,1 triliun itu gol.
"Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang nggak masuk akal," tutup Ahok.
Sumber : detik.com