Tepat hari ini, PSSI berulang tahun yang ke-85. Namun di usianya yang semakin tua, organisasi sepakbola tanah air itu justru mendapatkan kado pahit. Kado itu adalah berupa pembekuan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenpora RI.
Seperti diketahui, Kemenpora telah memutuskan untuk tidak mengakui organisasi PSSI melalui surat resmi mereka bernomor 0137 tahun 2015, yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April 2015. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI saat ini tidak diakui Kemenpora.
Bahkan, untuk persiapan timnas Indonesia maupun kompetisi Kemenpora menunjuk KONI dan KOI untuk mengambil alih sementara. Tim Transisi pun akan dibentuk.
Di sisi lain, sikap yang diambil Menpora ini juga dikhawatirkan bakal memunculkan sikap reaktif dari FIFA selaku badan sepakbola tertinggi di dunia. Pasalnya, ini bisa saja dianggap FIFA sebagai intervensi Pemerintah, yang mana selama ini organisasi pimpinan Sepp Blatter itu sangat anti dengan yang namanya hal tersebut.
FIFA pun tak pernah ragu untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota federasinya yang mengalami hal tersebut. Salah satu sanksinya berupa pengucilan dari sepakbola internasional. Artinya, timnas maupun klub yang dibekukan FIFA tidak bisa mengikuti ajang turnamen internasional ataupun melakukan pertandingan persahabatan dengan negara lain.
Kalau itu sampai terjadi, berarti timnas Indonesia tidak bisa berlaga di SEA Games 2015, Pra Piala Dunia 2018 maupun Pra Piala Asia 2019, hingga Piala AFF U-19 dan U-16 di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun ini. Ditambah, Persib Bandung dan Persipura Jayapura yang kini sedang berjuang di Piala AFC 2015 tak bisa melanjutkan kiprah mereka.
Beberapa negara sudah merasakannya, di antaranya Brunei Darussalam. Tapi perlu diingat, ancaman FIFA untuk menjatuhkan sanksi tersebut bukan barang baru bagi Indonesia. Terutama dalam rentang lima tahun terakhir.
Bahkan, ketika Menpora masih dijabat Andi Mallarangeng pada 2011, juga pernah membekukan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Ketika itu, Kemenpora yang dipimpin Andi menilai pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, setelah gagal menyelenggarakan Kongres PSSI di Pekanbaru.
Setelah itu, berbagai langkah dilakukan untuk melobi FIFA. Maklum, mengetahui hal itu FIFA juga sudah menyampaikan siap memberikan sanksi pembekuan terhadap PSSI.
Setelah melalui lika-liku lobi yang dilakukan, FIFA akhirnya memutuskan untuk membentuk Komite Normalisasi (KN) yang diketuai Agum Gumelar, tanpa memberikan sanksi pembekuan. KN pun berhasil menggelar Kongres Luar Biasa PSSI di Solo pada 9 Juli 2011, yang menghasilkan Djohar Arifin Husin sebagai ketum PSSI yang baru.
Tapi konflik masih belum berhenti di organisasi PSSI hingga 2013. FIFA juga sempat kembali mengeluarkan ancaman sanksi pembekuan. Tapi, lagi-lagi tidak jadi diberikan setelah adanya penyelesaian yang dimediasi oleh Menpora Roy Suryo.
Jika dicermati lebih dalam, yang menjadi alat konflik PSSI ketika itu dengan saat ini mirip, yakni kompetisi. Bedanya, pada periode 2010-2013 terjadi dualisme kompetisi hingga sempat memunculkan dua federasi dan dua timnas Indonesia. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah, lantaran adanya dualisme persepsi terkait kepesertaan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 antara Kemenpora dan PSSI.
Kemenpora melalui BOPI telah menetapkan bahwa ada dua klub yang belum bisa diberikan rekomendasi karena terganjal masalah legalitas, yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Sehingga kompetisi ISL hanya bisa diikuti 16 klub.
Sedangkan PSSI tetap ngotot ingin menjalankan ISL dengan 18 klub, lantaran beralasan keputusan jumlah peserta itu sudah berdasarkan hasil verifikasi lisensi klub profesional yang mereka lakukan dan telah ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI. Keputusan itu pun telah dilaporkan kepada FIFA.
Sebagai penikmat sepakbola nasional, penulis mencoba lebih jernih melihat dua sikap yang diambil antarlembaga itu. Pertama, sikap yang diambil Kemenpora patut kita apresiasi. Karena dengan cara yang mereka lakukan membuat klub-klub menjadi fokus untuk menyelesaikan lima aspek lisensi klub profesional, yang sebenarnya sudah diminta dibereskan sejak ISL mulai bergulir pada musim 2008/09.
Lima aspek itu adalah legalitas, finansial, infrastruktur, personel dan administrasi, serta sporting (aspek pembinaan usia muda). Kelima aspek itulah yang menjadi hal utama sebuah klub bisa mendapatkan lisensi klub profesional.
Namun ada hal yang sedikit janggal ketika BOPI pada akhirnya memutuskan untuk memberikan rekomendasi hanya kepada 16 klub. Pasalnya, ini memunculkan persepsi adanya standard ganda yang diterapkan oleh BOPI dan tim verifikasinya. Meski, kebijakan itu tidak terlepas juga dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.
Di mana Komisi X DPR RI ketika itu meminta BOPI dan Kemenpora untuk memberikan kesempatan kepada klub-klub ISL melengkapi apa yang diminta dengan tenggat setengah musim. Hal itu pun diakomodasi oleh BOPI, tapi itu hanya berlaku untuk 16 klub tanpa Arema dan Persebaya.
Padahal, kalau dilihat dari sisi level verifikasinya, di antara 16 klub yang diloloskan itu juga memiliki kekurangan di tingkat yang sama dengan Arema dan Persebaya, yang bermasalah dalam hal legalitas.
Contohnya, Pelita Bandung Raya (sekarang Persipasi Bandung Raya) yang ketika dikeluarkan rekomendasi masih sibuk mengurusi di mana kandang mereka, serta bermasalah soal finansial dalam hal ini tunggakan gaji ke pemain dan pelatih. Kemudian, Persija Jakarta yang dimasukkan dalam kategori A oleh BOPI, tapi pada kenyataannya masih menunggak gaji pemain mereka hingga tiga bulan.
Nah, pertanyaannya, mengapa klub-klub itu masih diberikan tenggat hingga setengah musim, sementara Arema dan Persebaya tidak mendapatkan kesempatan itu? Terlebih, untuk urusan legalitas bila para pihak yang bermasalah tidak bisa diajak rekonsiliasi, harus menuntaskannya di pengadilan. Artinya, waktu yang dibutuhkan bakal cukup lama untuk penyelesaiannya.
Di samping itu, belum tentu pula pihak lain yang juga merasa punya hak atas Arema dan Persebaya, jika dimenangkan oleh pengadilan, mereka siap dengan timnya untuk ikut kompetisi. Belum lagi, apakah pihak lain yang juga merasa punya hak itu sudah membereskan urusan tunggakan gaji terhadap pemain maupun pelatih mereka ketika masih mengikuti kompetisi Indonesian Premier League (IPL) pada musim 2013?
Selain itu, langkah pembekuan yang diambil juga terkesan tidak diimbangi dengan program lanjutan yang matang dari Kemenpora. Bahkan, personel Tim Transisi pun belum dipersiapkan sejak awal sebelum diputuskannya pembekuan tersebut. Artinya, di sini terlihat Kemenpora hanya siap dengan awalan pengambil alihan timnas dan kompetisi, tanpa berpikir dulu soal tetek-bengek lainnya terkait perencanaan dan pengembangan sepakbola nasional ke depan mau seperti apa setelah PSSI dibekukan.
Di lain pihak, sikap yang diambil PSSI atau PT Liga Indonesia untuk menghentikan kompetisi yang sudah berjalan dua pekan, juga tak bisa dibilang benar. Semestinya, dengan adanya pengawasan ketat dari BOPI, PT Liga selaku operator semakin giat mendorong klub-klub ISL untuk menyelesaikan aspek lisensi klub profesional, bukannya malah terus beradu argumentasi.
Tak bisa dimungkiri, situasi ini juga terjadi akibat toleransi-toleransi yang selalu diberikan oleh PT Liga terkait lisensi tersebut kepada setiap klub ISL di setiap musimnya. Penulis yakin, sesolid-solidnya 18 klub tersebut untuk kompak melakukan pemogokan kompetisi, mereka juga sudah merasa jengah dengan situasi seperti ini.
Melihat kenyataan itu, sebenarnya di sini hanya diperlukan sinergi antara Kemenpora dan PSSI, bukannya intervensi. PSSI dan Kemenpora harus bisa menyamakan persepsi dan melepaskan ego masing-masing untuk mendapatkan titik temu.
Jangan sampai berpikiran pembekuan ini yang ujungnya bisa mendapatkan sanksi FIFA bisa langsung menyelesaikan masalah. Banyak hal yang harus diberesi di persepakbolaan nasional, dengan ada atau tidak adanya sanksi FIFA maupun Pemerintah. Dan itu butuh waktu, serta penataan penyelesaian masalah yang harus matang. Patut ditunggu juga langkah tegas apa yang akan diambil FIFA terhadap permasalahan ini. Apakah kembali memberikan toleransi, atau langsung memberikan sanksi?
Sekali lagi, selamat ulang tahun PSSI. Semoga di usia yang semakin tua ini menjadi semakin sehat dan kuat.
liga indonesia isl, live score, wikipedia, pes 2013, divisi 1, 2014, super, CATATAN: Kado Pahit Ulang Tahun PSSI Dan Menanti Ketegasan FIFA
Seperti diketahui, Kemenpora telah memutuskan untuk tidak mengakui organisasi PSSI melalui surat resmi mereka bernomor 0137 tahun 2015, yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi per tanggal 17 April 2015. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dilakukan PSSI saat ini tidak diakui Kemenpora.
Bahkan, untuk persiapan timnas Indonesia maupun kompetisi Kemenpora menunjuk KONI dan KOI untuk mengambil alih sementara. Tim Transisi pun akan dibentuk.
Di sisi lain, sikap yang diambil Menpora ini juga dikhawatirkan bakal memunculkan sikap reaktif dari FIFA selaku badan sepakbola tertinggi di dunia. Pasalnya, ini bisa saja dianggap FIFA sebagai intervensi Pemerintah, yang mana selama ini organisasi pimpinan Sepp Blatter itu sangat anti dengan yang namanya hal tersebut.
FIFA pun tak pernah ragu untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota federasinya yang mengalami hal tersebut. Salah satu sanksinya berupa pengucilan dari sepakbola internasional. Artinya, timnas maupun klub yang dibekukan FIFA tidak bisa mengikuti ajang turnamen internasional ataupun melakukan pertandingan persahabatan dengan negara lain.
Kalau itu sampai terjadi, berarti timnas Indonesia tidak bisa berlaga di SEA Games 2015, Pra Piala Dunia 2018 maupun Pra Piala Asia 2019, hingga Piala AFF U-19 dan U-16 di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun ini. Ditambah, Persib Bandung dan Persipura Jayapura yang kini sedang berjuang di Piala AFC 2015 tak bisa melanjutkan kiprah mereka.
Beberapa negara sudah merasakannya, di antaranya Brunei Darussalam. Tapi perlu diingat, ancaman FIFA untuk menjatuhkan sanksi tersebut bukan barang baru bagi Indonesia. Terutama dalam rentang lima tahun terakhir.
Bahkan, ketika Menpora masih dijabat Andi Mallarangeng pada 2011, juga pernah membekukan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Ketika itu, Kemenpora yang dipimpin Andi menilai pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, setelah gagal menyelenggarakan Kongres PSSI di Pekanbaru.
Setelah itu, berbagai langkah dilakukan untuk melobi FIFA. Maklum, mengetahui hal itu FIFA juga sudah menyampaikan siap memberikan sanksi pembekuan terhadap PSSI.
Setelah melalui lika-liku lobi yang dilakukan, FIFA akhirnya memutuskan untuk membentuk Komite Normalisasi (KN) yang diketuai Agum Gumelar, tanpa memberikan sanksi pembekuan. KN pun berhasil menggelar Kongres Luar Biasa PSSI di Solo pada 9 Juli 2011, yang menghasilkan Djohar Arifin Husin sebagai ketum PSSI yang baru.
Tapi konflik masih belum berhenti di organisasi PSSI hingga 2013. FIFA juga sempat kembali mengeluarkan ancaman sanksi pembekuan. Tapi, lagi-lagi tidak jadi diberikan setelah adanya penyelesaian yang dimediasi oleh Menpora Roy Suryo.
Roy Suryo saat menjabat Menpora RI, menjadi mediator penyelesaian konflik PSSI pada 2013.
Jika dicermati lebih dalam, yang menjadi alat konflik PSSI ketika itu dengan saat ini mirip, yakni kompetisi. Bedanya, pada periode 2010-2013 terjadi dualisme kompetisi hingga sempat memunculkan dua federasi dan dua timnas Indonesia. Sedangkan yang terjadi saat ini adalah, lantaran adanya dualisme persepsi terkait kepesertaan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 antara Kemenpora dan PSSI.
Kemenpora melalui BOPI telah menetapkan bahwa ada dua klub yang belum bisa diberikan rekomendasi karena terganjal masalah legalitas, yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Sehingga kompetisi ISL hanya bisa diikuti 16 klub.
Sedangkan PSSI tetap ngotot ingin menjalankan ISL dengan 18 klub, lantaran beralasan keputusan jumlah peserta itu sudah berdasarkan hasil verifikasi lisensi klub profesional yang mereka lakukan dan telah ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI. Keputusan itu pun telah dilaporkan kepada FIFA.
Sebagai penikmat sepakbola nasional, penulis mencoba lebih jernih melihat dua sikap yang diambil antarlembaga itu. Pertama, sikap yang diambil Kemenpora patut kita apresiasi. Karena dengan cara yang mereka lakukan membuat klub-klub menjadi fokus untuk menyelesaikan lima aspek lisensi klub profesional, yang sebenarnya sudah diminta dibereskan sejak ISL mulai bergulir pada musim 2008/09.
Lima aspek itu adalah legalitas, finansial, infrastruktur, personel dan administrasi, serta sporting (aspek pembinaan usia muda). Kelima aspek itulah yang menjadi hal utama sebuah klub bisa mendapatkan lisensi klub profesional.
Namun ada hal yang sedikit janggal ketika BOPI pada akhirnya memutuskan untuk memberikan rekomendasi hanya kepada 16 klub. Pasalnya, ini memunculkan persepsi adanya standard ganda yang diterapkan oleh BOPI dan tim verifikasinya. Meski, kebijakan itu tidak terlepas juga dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.
Di mana Komisi X DPR RI ketika itu meminta BOPI dan Kemenpora untuk memberikan kesempatan kepada klub-klub ISL melengkapi apa yang diminta dengan tenggat setengah musim. Hal itu pun diakomodasi oleh BOPI, tapi itu hanya berlaku untuk 16 klub tanpa Arema dan Persebaya.
Padahal, kalau dilihat dari sisi level verifikasinya, di antara 16 klub yang diloloskan itu juga memiliki kekurangan di tingkat yang sama dengan Arema dan Persebaya, yang bermasalah dalam hal legalitas.
Contohnya, Pelita Bandung Raya (sekarang Persipasi Bandung Raya) yang ketika dikeluarkan rekomendasi masih sibuk mengurusi di mana kandang mereka, serta bermasalah soal finansial dalam hal ini tunggakan gaji ke pemain dan pelatih. Kemudian, Persija Jakarta yang dimasukkan dalam kategori A oleh BOPI, tapi pada kenyataannya masih menunggak gaji pemain mereka hingga tiga bulan.
Nah, pertanyaannya, mengapa klub-klub itu masih diberikan tenggat hingga setengah musim, sementara Arema dan Persebaya tidak mendapatkan kesempatan itu? Terlebih, untuk urusan legalitas bila para pihak yang bermasalah tidak bisa diajak rekonsiliasi, harus menuntaskannya di pengadilan. Artinya, waktu yang dibutuhkan bakal cukup lama untuk penyelesaiannya.
Di samping itu, belum tentu pula pihak lain yang juga merasa punya hak atas Arema dan Persebaya, jika dimenangkan oleh pengadilan, mereka siap dengan timnya untuk ikut kompetisi. Belum lagi, apakah pihak lain yang juga merasa punya hak itu sudah membereskan urusan tunggakan gaji terhadap pemain maupun pelatih mereka ketika masih mengikuti kompetisi Indonesian Premier League (IPL) pada musim 2013?
Selain itu, langkah pembekuan yang diambil juga terkesan tidak diimbangi dengan program lanjutan yang matang dari Kemenpora. Bahkan, personel Tim Transisi pun belum dipersiapkan sejak awal sebelum diputuskannya pembekuan tersebut. Artinya, di sini terlihat Kemenpora hanya siap dengan awalan pengambil alihan timnas dan kompetisi, tanpa berpikir dulu soal tetek-bengek lainnya terkait perencanaan dan pengembangan sepakbola nasional ke depan mau seperti apa setelah PSSI dibekukan.
BOPI & PSSI yang berbeda persepsi terkait kepesertaan kompetisi ISL 2015.
Di lain pihak, sikap yang diambil PSSI atau PT Liga Indonesia untuk menghentikan kompetisi yang sudah berjalan dua pekan, juga tak bisa dibilang benar. Semestinya, dengan adanya pengawasan ketat dari BOPI, PT Liga selaku operator semakin giat mendorong klub-klub ISL untuk menyelesaikan aspek lisensi klub profesional, bukannya malah terus beradu argumentasi.
Tak bisa dimungkiri, situasi ini juga terjadi akibat toleransi-toleransi yang selalu diberikan oleh PT Liga terkait lisensi tersebut kepada setiap klub ISL di setiap musimnya. Penulis yakin, sesolid-solidnya 18 klub tersebut untuk kompak melakukan pemogokan kompetisi, mereka juga sudah merasa jengah dengan situasi seperti ini.
Melihat kenyataan itu, sebenarnya di sini hanya diperlukan sinergi antara Kemenpora dan PSSI, bukannya intervensi. PSSI dan Kemenpora harus bisa menyamakan persepsi dan melepaskan ego masing-masing untuk mendapatkan titik temu.
Jangan sampai berpikiran pembekuan ini yang ujungnya bisa mendapatkan sanksi FIFA bisa langsung menyelesaikan masalah. Banyak hal yang harus diberesi di persepakbolaan nasional, dengan ada atau tidak adanya sanksi FIFA maupun Pemerintah. Dan itu butuh waktu, serta penataan penyelesaian masalah yang harus matang. Patut ditunggu juga langkah tegas apa yang akan diambil FIFA terhadap permasalahan ini. Apakah kembali memberikan toleransi, atau langsung memberikan sanksi?
Sekali lagi, selamat ulang tahun PSSI. Semoga di usia yang semakin tua ini menjadi semakin sehat dan kuat.
liga indonesia isl, live score, wikipedia, pes 2013, divisi 1, 2014, super, CATATAN: Kado Pahit Ulang Tahun PSSI Dan Menanti Ketegasan FIFA