Berita Internet (IT) N3, yang memberikan informasi terbaru kepada users N3 tentang IT pada khususnya dan lainnya pada umumnya. Internet Broadband Akan Menjadi Hak Asasi Manusia
Internet semakin berperan penting dalam kehidupan manusia, pemanfaatannya tidak lagi terbatas untuk kepentingan bisnis & perorangan semata. Dalam skala yg lebih besar, Internet dapat dimanfaatkan untuk memajukan negara. Sebagai contoh di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada awal kepemimpinannya memprioritaskan program kerja pemerintahan berbasis e-government, di mana masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan kerja pemerintah melalui Internet.
Fetra Syahbana, Country Manager F5 Networks mengatakan bahwa usaha memperluas akses Internet broadband, presiden sebelumnya pada 15 September 2014 lalu telah menandatangani Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yg tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2014. Maksud dari Perpres tersebut adalah untuk memberikan arahan serta panduan dalam percepatan & perluasan broadband di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada lima sektor; e-pemerintahan/e-government, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, & e-pengadaan, ujar Fetra
Lebih lanjut, Fetra mengatakan bahwa sama halnya seperti Indonesia, negara lain yg juga tak kalah gencarnya dalam menyediakan akses Internet broadband untuk warganya adalah India. Fetra mengutarakan, Per&a Menteri Narendra Modi dalam pidato kenegaraan per&anya menyebutkan bahwa jika per&a menteri sebelumnya dikenal akan kebijakan yg menghubungkan negara dengan jalan tol nasional, maka pemerintahan yg dipimpinnya akan dikenal dengan kebijakan menghubungkan negara dengan akses broadband.
Bahwa Internet menjadi prioritas di suatu negara berdampingan dengan prioritas nasional lainnya mungkin saja mengejutkan, tetapi hal ini akan semakin banyak kita temui di waktu-waktu ke depan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dalam cara pan&g orang berinteraksi dengan dunia. Kini, kegiatan sehari-hari semakin dimediasi oleh teknologi & Internet.
Karenanya, kebutuhan akan akses Internet broadband semakin meningkat & akses internet mulai dianggap sebagai kebutuhan dasar & hak asasi manusia. Sebuah hasil studi dari Ipsos, yg mensurvei para pengguna internet di 24 negara (termasuk Indonesia), mengungkap bahwa bahwa 83% pengguna Internet di dunia menilai akses Internet dengan biaya yg terjangkau sudah seharusnya menjadi hak asasi manusia.
Selaras dengan pemikiran di atas, dalam sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa, Internet telah menjadi alat yg sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidaksetaraan, serta mempercepat pengembangan & kemajuan manusia, ujar Fetra.Dari sisi hukum tentang pengesahan Internet broadband sebagai salah satu hak bagi setiap warga negara, Finlandia adalah pelopornya.
Pada tahun 2010 negara ini secara resmi menetapkan koneksi Internet broadband sebagai hak yg berlaku bagi setiap warga negara & oleh karena itu setiap orang Finlandia akan berhak untuk mengakses koneksi Internet broadband dengan kecepatan 1 Mbps. Negara lain yg akan menyusul adalah Estonia, Spanyol, & Kosta Rika.
Seperti yg sudah banyak diketahui, konsekuensi dari semakin meluasnya pemanfaatan internet adalah meningkatnya serangan siber, hingga hingga social engineering untuk tujuan yg melanggar hukum. Untuk meminimalkan konsekuensi negatifnya, pemerintah & enterprise membutuhkan solusi yg mampu memastikan keamanan penggunanya, selain memastikan ketersediaan akses Internet secara luas.
Belgia sebagai contoh. Pemerintah negara ini mengembangkan suatu sistem yg memungkinkan para pensiunan & pekerja di negara tersebut dapat mengakses &a pensiun mereka melalui Internet secara aman, ujar Fetra. Sejalan dengan pengembangan sistem tersebut, selain dihadapkan dengan tantangan akan keamanan, pemerintah juga dihadapkan dengan isu aksesibilitas, karena setiap harinya akan ada jutaan warga Belgia yg mengakses sistem ini. Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah Belgia bekerjasama dengan F5 Networks, imbuhnya.
Pemerintah Belgia menerapkan solusi application delivery dari F5 untuk memastikan kinerja & ketersediaan akses (menuju & dari) sistem tersebut, termasuk failover secara instan jika terjadi kesalahan, papar Fetra. Pemerintah Belgia juga menerapkan solusi keamanan dari F5 yg menghadirkan sistem keamanan berlapis yg memastikan bahwa proses log-in berjalan dengan aman, proses routing antara server web berlangsung dengan lancar, & hanya pihak-pihak yg memiliki hak akses yg dapat mengakses data sensitif ini, ujar Fetra melanjutkan.
Comments
comments
N3 tidak bisa memberikan klarifikasi berita diatas adalah benar 100% karena kontenInternet Broadband Akan Menjadi Hak Asasi Manusia diatas dikutip dari Internet secara gamblang.
Sumber
Internet semakin berperan penting dalam kehidupan manusia, pemanfaatannya tidak lagi terbatas untuk kepentingan bisnis & perorangan semata. Dalam skala yg lebih besar, Internet dapat dimanfaatkan untuk memajukan negara. Sebagai contoh di Indonesia, Presiden Joko Widodo pada awal kepemimpinannya memprioritaskan program kerja pemerintahan berbasis e-government, di mana masyarakat dapat dengan lebih mudah melakukan pengawasan kerja pemerintah melalui Internet.
Fetra Syahbana, Country Manager F5 Networks mengatakan bahwa usaha memperluas akses Internet broadband, presiden sebelumnya pada 15 September 2014 lalu telah menandatangani Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) yg tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2014. Maksud dari Perpres tersebut adalah untuk memberikan arahan serta panduan dalam percepatan & perluasan broadband di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada lima sektor; e-pemerintahan/e-government, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, & e-pengadaan, ujar Fetra
Lebih lanjut, Fetra mengatakan bahwa sama halnya seperti Indonesia, negara lain yg juga tak kalah gencarnya dalam menyediakan akses Internet broadband untuk warganya adalah India. Fetra mengutarakan, Per&a Menteri Narendra Modi dalam pidato kenegaraan per&anya menyebutkan bahwa jika per&a menteri sebelumnya dikenal akan kebijakan yg menghubungkan negara dengan jalan tol nasional, maka pemerintahan yg dipimpinnya akan dikenal dengan kebijakan menghubungkan negara dengan akses broadband.
Bahwa Internet menjadi prioritas di suatu negara berdampingan dengan prioritas nasional lainnya mungkin saja mengejutkan, tetapi hal ini akan semakin banyak kita temui di waktu-waktu ke depan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran dalam cara pan&g orang berinteraksi dengan dunia. Kini, kegiatan sehari-hari semakin dimediasi oleh teknologi & Internet.
Karenanya, kebutuhan akan akses Internet broadband semakin meningkat & akses internet mulai dianggap sebagai kebutuhan dasar & hak asasi manusia. Sebuah hasil studi dari Ipsos, yg mensurvei para pengguna internet di 24 negara (termasuk Indonesia), mengungkap bahwa bahwa 83% pengguna Internet di dunia menilai akses Internet dengan biaya yg terjangkau sudah seharusnya menjadi hak asasi manusia.
Selaras dengan pemikiran di atas, dalam sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa, Internet telah menjadi alat yg sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidaksetaraan, serta mempercepat pengembangan & kemajuan manusia, ujar Fetra.Dari sisi hukum tentang pengesahan Internet broadband sebagai salah satu hak bagi setiap warga negara, Finlandia adalah pelopornya.
Pada tahun 2010 negara ini secara resmi menetapkan koneksi Internet broadband sebagai hak yg berlaku bagi setiap warga negara & oleh karena itu setiap orang Finlandia akan berhak untuk mengakses koneksi Internet broadband dengan kecepatan 1 Mbps. Negara lain yg akan menyusul adalah Estonia, Spanyol, & Kosta Rika.
Seperti yg sudah banyak diketahui, konsekuensi dari semakin meluasnya pemanfaatan internet adalah meningkatnya serangan siber, hingga hingga social engineering untuk tujuan yg melanggar hukum. Untuk meminimalkan konsekuensi negatifnya, pemerintah & enterprise membutuhkan solusi yg mampu memastikan keamanan penggunanya, selain memastikan ketersediaan akses Internet secara luas.
Belgia sebagai contoh. Pemerintah negara ini mengembangkan suatu sistem yg memungkinkan para pensiunan & pekerja di negara tersebut dapat mengakses &a pensiun mereka melalui Internet secara aman, ujar Fetra. Sejalan dengan pengembangan sistem tersebut, selain dihadapkan dengan tantangan akan keamanan, pemerintah juga dihadapkan dengan isu aksesibilitas, karena setiap harinya akan ada jutaan warga Belgia yg mengakses sistem ini. Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah Belgia bekerjasama dengan F5 Networks, imbuhnya.
Pemerintah Belgia menerapkan solusi application delivery dari F5 untuk memastikan kinerja & ketersediaan akses (menuju & dari) sistem tersebut, termasuk failover secara instan jika terjadi kesalahan, papar Fetra. Pemerintah Belgia juga menerapkan solusi keamanan dari F5 yg menghadirkan sistem keamanan berlapis yg memastikan bahwa proses log-in berjalan dengan aman, proses routing antara server web berlangsung dengan lancar, & hanya pihak-pihak yg memiliki hak akses yg dapat mengakses data sensitif ini, ujar Fetra melanjutkan.
Comments
comments
N3 tidak bisa memberikan klarifikasi berita diatas adalah benar 100% karena kontenInternet Broadband Akan Menjadi Hak Asasi Manusia diatas dikutip dari Internet secara gamblang.
Sumber