Berdasarkan berita yg dimuat di Kompas awal pekan ini, Kemkominfo menantang Netflix untuk mematuhi regulasi yg ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai perfilman & penyiaran dalam waktu satu bulan. Peraturan tersebut digulirkan setelah Netflix resmi meluncurkan layanannya di Indonesia, bersamaan dengan 129 negara lainnya pada tanggal 7 Januari lalu.
Pada awal bulan ini, Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa ia mungkin tak akan memblokir kehadiran Netflix di tanah air. Sebaliknya, ia berharap kalau perusahaan asal AS ini mau bekerja sama dengan penyedia layanan internet & memperoleh izin sebagai penyedia konten digital. Ia juga mengatakan kalau Netflix harus memiliki entitas bisnis resmi di Indonesia jika ingin beroperasi secara legal.
Netflix juga perlu mengajukan diri untuk memperoleh izin sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dengan kata lain, Netflix harus membuka kantor di Jakarta, mempekerjakan pegawai lokal, & mematuhi regulasi pajak yg ada. Artinya setiap transaksi yg dilakukan dalam layanan Netflix di Indonesia harus dipotong pajak. Pertanyaan yg pasti menggelayut di benak para pengamat teknologi adalah: Apakah Netflix peduli kepada pasar di Indonesia & rela mematuhi semua regulasi yg ditetapkan?
Baca juga: Netflix Akan Memblokir Penggunaan VPN & Proxy, Efektifkah?
Mendirikan perusahaan asing di Indonesia perlu dana yg tak sedikit
Kompas mengatakan, beberapa perusahaan teknologi yg benar-benar dipermasalahkan oleh pemerintah adalah para pemain dengan dana melimpah seperti Google, Facebook, & Uber. Mereka diminta untuk membayar pajak penghasilan & pajak pertambahan nilai.
Masyarakat Indonesia dapat membayar biaya langganan Netflix untuk paket Basic dengan harga Rp109 ribu per bulan. Surat izin BUT berlaku bagi perusahaan penyedia konten berskala besar seperti Netflix. Namun, banyak perusahaan asing, dengan asumsi mereka peduli akan legalitas, akan berpikir untuk mengubah status mereka menjadi PT PMA (Perusahaan Milik Asing).
Lembaga penyedia layanan informasi pasar, Indosight, belum lama ini mengatakan bahwa syarat modal minimum untuk mendirikan PT PMA adalah Rp10 miliar. Cekindo mengonfirmasi hal ini.
Modal tersebut diperlukan sebagai bagian dari rencana investasi resmi perusahaan yg bersangkutan dengan seperempat dari modal tersebut, / Rp2,5 miliar, disetorkan ke akun bank di Indonesia milik perusahaan.
Belum lama ini Uber juga mengalami masalah serupa di Jakarta. Namun, layanan pemesanan taksi yg beroperasi secara global ini punya dana yg melimpah. Sehingga itu tidak menjadi masalah buat mereka.
Para ahli mengatakan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia tergolong rendah. Ada 60 juta warga yg harus membayar pajak pendapatan pribadi. Namun, menurut Fuad Rahmany, mantan Dirjen pajak di Kemenkeu, hanya 40 persen dari angka tersebut yg benar-benar membayar pajak. Fuad memperkirakan hanya sebelas persen dari perusahaan yg aktif di Indonesia yg membayar pajak.
Apakah pajak tersebut digunakan secara benar?
Jika seorang pendiri startup asing yg tinggal di Jakarta membuka jendela mereka, mereka tak akan menemukan infrastruktur & jalan yg memadai. Mereka hanya akan melihat jalan rusak & kemacetan di mana-mana. Realita sesungguhnya yg terjadi di Indonesia adalah pajak yg kita bayar seringkali mengalir ke tempat yg tak seharusnya. Kita sendiri tahu, bahwa Indonesia punya sejarah panjang korupsi pajak.
The Jakarta Post mengatakan triliunan rupiah menguap lantaran korupsi yg sistematis di departemen pajak dalam beberapa tahun terakhir ini.
Jika apa yg dikatakan media benar, pajak yg dibayarkan oleh perusahaan asing besar yg datang ke Indonesia, seperti Netflix, kecil kemungkinannya digunakan untuk kepentingan nasional. Pajak tersebut sangat mungkin malah akan mengendap di ruang karaoke milik salah satu pejabat di tanah air.
(Diterjemahkan oleh Faisal Bosnia Ahmad & diedit oleh Fadly Yanuar Iriansyah)
Dikutip dari sini