Berbeda dengan presiden sebelumnya, Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya terlalu berani mengambil risiko. Dengan kondisi yang sulit itu ia memangkas pengeluaran untuk membangun infrastruktur. Tapi sebenarnya Jokowi beruntung, karena waktu itu harga minyak mentah dunia sedang goyang. Pembangunan yang masif ini berimbas pada pola konsumsi masyarakat, dan itu tidak mendongkrak perekonomian secara instan. Banyak PR yang harus dikerjakan Jokowi, seperti penegakan hukum, dan revolusi mental yang hanya jadi jargon. Dan itu butuh periode kedua.
Oleh: Kajitow Elkayeni
Hari ini Jokowi memang berada di atas angin. Namun dalam politik, tak ada posisi yang benar-benar aman. Untuk itu, tak ada kata aman. Ia juga harus segera meminimalisir kebocoran. Terutama soal pengendalian harga dan kesuksesan program kerja. Karena yang bisa menjatuhkan atau tak memilih Jokowi adalah rakyat.
Perut adalah urusan paling riskan bagi rakyat. Segala serangan politik terhadap Jokowi tak bermakna apa-apa ketika perut mereka kenyang. Ini pula yang membuat Suharto bertahta begitu lama. Ia tak mau tahu, harga-harga harus terkendali. Kurs Rupiah terus diintervensi. Keamanan dan ketertiban tak boleh ditawar.
Karena dalam keadaan kenyang dan aman itu, ia bebas berbuat semaunya. Termasuk membuat narasi sejarah versinya. Dalam hal ini Suharto berhasil.
Dalam era SBY, ia bermain subsidi BBM. Pembangunan memang melambat, bahkan banyak yang mangkrak. Namun ia berhasil membuat perekonomian stabil. SBY membakar 3000 triliun selama sepuluh tahun. Jumlah itu sebenarnya cukup untuk membuat Indonesia maju pembangunannya. Namun SBY tak mau ambil risiko.
Di masa pemerintahan SBY, nyaris tidak ada musuh. Ia berkompromi dengan musuh-musuhnya. Termasuk memberikan kursi ketua MPR untuk Taufik Kiemas. Padahal dalam sisi lain, ia beroposisi dengan Megawati. Dengan politik keuangan, ia main gali-lobang tutup lobang. Maka ketika sampai era pemerintahan berikutnya, kondisi finasial defisit lebih dari seratus triliun.
Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Jokowi ini terlalu berani mengambil risiko. Dengan kondisi yang sulit itu ia memangkas pengeluaran. Di awal pemerintahannya rakyat kaget. Subsidi BBM dipangkas, shifting perekonomian terjadi seiring munculnya beraneka startup. Ia juga berani membuka front dengan mafia migas. Penjahat berkerah putih yang tak tersentuh beberapa presiden sebeumnya. Pajak diperketat, maling ikan dan lintah pertambangan disikat habis.
Sebenarnya Jokowi beruntung, karena sewaktu kebijakan pangkas subsidi BBM itu harga minyak mentah dunia terjun bebas.
Untungnya, harga-harga dijaga stabil. Di bulan Ramadhan yang langganan inflasi, dua tahun belakangan tidak terasa lagi. Isu mengenai impor beras dan garam sempat menghangat, tapi menghilang dengan sendirinya. Tak cukup kuat untuk mengoyang pemerintahannya. Pola pikir rakyat itu sebenanrya gampang, asal harga terkedali dan barang tersedia secar cukup, mereka tak perduli intrik politik.
Apa yang riuh di medsos tak berpengaruh di dunia nyata.
Program yang paling riskan sebenarnya adalah infrastruktur. Pembangunan yang masif berimbas pada pola konsumsi masyarakat. Orang-orang berhemat dan mengurangi pengeluaran. Apalagi perekonomian global juga lesu. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tidak mendongkrak perekonomian secara instan.
Kelesuan itu tertolong dengan penghematan karena ada program lain. Misalnya kartu-kartu sakti Jokowi yang sangat terasa bagi masyarakat miskin. Pembagian sertifikat gratis memberikan aset tambahan bagi mereka. Meskipun hanya hak kelola, dengan jangka yang panjang, sertifikat itu bisa dijadikan modal usaha. Dana Desa membuat geliat pembangunan desa terasa. Ini juga memicu aliran perekonomian dusun.
Maka tidak heran jika mestinya, kelesuan ekonomi melebar ke mana-mana, hal itu tidak terjadi. Catatan terbaru menyebutkan jumlah pengangguran menurun. Proyek-proyek itu membuka ratusan ribu tenaga kerja langsung dan jutaan tak langsung. Rasio Gini (angka kesenjangan) juga berkurang. Dan anehnya, jika sektor konsumsi menurun, sektor jasa meningkat.
Tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi adalah yang terberat. Berkaca dari itu, sebenarnya apa yang tersisa ini mestinya adalah buah manisnya. Pendek kata, Jokowi berhasil mengendalikan keadaan.
Namun jika melihat elektabiltas Jokowi yang tidak luar biasa mengindikasikan ada persoalan di tubuh strukturnya. Musuh-musuh Jokowi diuntungkan dengan celah itu. Mengingat Pilpres sudah di depan pintu, beberapa catatan penting yang mesti segera diperbaiki.
Soal penangkalan isu misalnya, penangannya lamban. Jokowi adalah petahana, semua isu diciptakan untuk menggoyang kekuasaannya. Untuk mencitrakannya buruk. Ada yang serius, ada yang sekadar main-main. Kadang-kadang reaksi Pemerintah sangat lambat untuk memberikan klarifikasi. Akibatnya isu itu bergerak liar dan memakan korban.
Data informasi juga simpang-siur. Informasi yang dikeluarkan kementerian bisa berbeda-beda. Hal ini sungguh mencengangkan. Soal stok beras misalnya, antara Kementan, Kemendag bisa berbeda. Tidak ada sinkronisasi. Badan-badan itu bergerak sendiri. Ini jadi santapan empuk ketika muncul satu is, impor menjelang panen misalnya.
Beberapa menteri ketika ditanya satu persoalan, mereka berseloroh dengan maksud bercanda. Akibatnya itu jadi bola salju ketika dipotong. Dan ini sering terjadi. Komunikasi mereka dengan publik sangat buruk. Ongkos yang dibayar sesudahnya sangat besar. Kegaduhan tak bisa dihindari. Orang-orang terlanjur percaya pada framing tersebut.
Kesembronoan ini jelas merugikan, karena bagi sebagian lapisan masyarakat, informasi palsu yang dipercayai sebagai fakta itu bertahan lama. Sulit memberikan klarifikasi dengan data pelik untuk kelompok seperti mereka. Akibatnya berimbas pada kinerja Jokowi. Padahal itu hanya isu, atau selorohan tak penting seorang menteri.
Sebagai petahana, struktur pemerintahan adalah aset Jokowi. Tidak menyalahi undang-undang atau etika, ketika apparatus mempromosikan hasil kerja mereka ke publik. Namun kita tahu, hanya kementerian PUPR, Kelautan, dan beberapa lagi yang terlihat kerjanya oleh publik. Kementrian Desa misalnya, apa kerjanya? Mana hasilnya?
Mungkin ada iklan satu-dua kali, tapi selain tak berkualitas, juga tak berbekas. Kementerian-kementerian hanya menumpang pada lokomotif pembangunan. Kerja mereka secara mandiri tidak terlihat. Ada iklan yang cukup menyentuh soal pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja, tapi iklan itu di bioskop, dan ternyata dibuat bukan oleh kementerian terkait.
Jika elektabilitas Jokowi naik signifikan dalam waktu dekat, besar kemungkinan ia akan mengambil wakil dari kalangan profesional. Periode pertama, Jokowi tersandera kepentingan politik. Ia tepaksa harus menerima nama JK agar perolahan suaranya stabil. Namun jika elektabilitasnya stagnan sampai agustus, boleh jadi periode kedua akan sama.
Imbasnya adalah Pemerintahan Jokowi harus mengakomodir banyak kepentingan. Termasuk kepentingan kelompok dari calon wakilnya. Ini membuat pemerintahannya tidak efektif. Wakil partai di kabinet kurang lincah bekerja. Menteri-menteri cemerlang Jokowi bukan berasal dari partai. Mereka orang-orang independen yang benar-benar dibutuhkan negara. Beban dari “orang politik” ini akan membuat program kerja tak berjalan maksimal. Mereka lamban dan tidak profesional.
Di waktu yang singkat ini, kebocoran itu harus segera ditutupi. Kerja Jokowi tak berarti apa-apa jika tidak dipastikan semua rampung. Banyak PR lain yang juga harus dikerjakan, seperti penegakan hukum, dan revolusi mental yang hanya jadi jargon. Dan itu butuh periode kedua. Sementara itu, lawan Jokowi kemungkinan bukan Prabowo lagi. Probabilitas terbuka lebar di sana. Dan boleh jadi, seorang rising star akan jadi kabar buruk baginya.
Sumber: Masih Banyak Pekerjaan Rumah Jokowi; Dia Butuh Kesempatan Kedua untuk Merampungkan