Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara pada Rabu (13/6) terhadap resolusi PBB yang didukung Arab, untuk mengecam Israel atas kekuatannya terhadap warga sipil Palestina, termasuk “kekuatan yang berlebihan dan tidak pandang bulu oleh pasukan Israel.”
Suara yang terkumpul di Majelis Umum adalah 120 suara mendukung, 8 suara menolak, dan 45 abstain, untuk resolusi PBB berjudul “Perlindungan bagi Penduduk Sipil Palestina.” Resolusi itu ditetapkan pada sesi khusus darurat, dan diperkenalkan oleh Aljazair, Turki, dan Palestina.
Pemungutan suara itu dilakukan setelah rancangan resolusi serupa gagal di Dewan Keamanan PBB karena veto Amerika Serikat (AS) pada tanggal 1 Juni.
Duta Besar AS Nikki Haley, berusaha memasukkan amandemen yang akan mengecam Hamas, yang gagal setelah beberapa pemungutan suara prosedural.
“Sifat dari resolusi PBB ini jelas menunjukkan bahwa politik sedang mengarahkan hari ini. Ini benar-benar satu pihak. Itu tidak menyebutkan satu pun teroris Hamas yang secara rutin memulai kekerasan di Gaza,” kata Haley kepada 193 anggota Majelis Umum, sebelum pemungutan suara.
“Memajukan perdamaian bukan tujuan dari resolusi PBB ini… (itu) membuat Hamas benar-benar tidak bertanggung jawab atas kerusuhan terbaru. Itu menyalahkan segalanya pada Israel,” kata Haley.
Duta Besar Kanada Marc-André Blanchard berbicara—selain Haley—mendukung amandemen AS sebelum pemungutan suara. Kanada abstain pada resolusi akhir yang didukung Arab.
Haley berpendapat bahwa amandemen yang diusulkan oleh AS “memberikan langkah kecil menuju keseimbangan.”
Resolusi yang didukung Arab pertama kali diperkenalkan di Dewan Keamanan setelah lebih dari 120 warga Palestina tewas selama protes di dekat perbatasan dengan Gaza dalam tiga bulan terakhir.
Sebelum pemungutan suara, Haley mengirim surat kepada para duta besar, yang mengatakan bahwa roket yang ditembakkan oleh Hamas di Israel menghasut kekerasan.
Pengamat permanen dari misi Palestina untuk PBB, Duta Besar Riyad Mansour mengatakan bahwa amandemen AS ditawarkan dalam “itikad buruk”, dan mengatakan bahwa “pendudukan militer yang ilegal dan penuh peperangan, adalah sumber utama dan akar penyebab krisis yang berulang dan muncul, yang kita hadapi.”
“Kami tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi kejahatan paling kejam dan pelanggaran hak asasi manusia yang secara sistematis dilakukan terhadap rakyat kami,” kata Mansour.
Sumber: PBB Loloskan Resolusi Terkait Perlindungan bagi Warga Palestina