Penangkapan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal China memicu bangkitnya nasionalisme, menurut opini Lupita Wijaya. Nasionalisme pada intinya adalah sebuah kesadaran dan ekspresi kepemilikan bangsa. Narasi nasionalisme sering kali bekerja untuk menantang kolonialisme dan menuntut pengakuan lebih dari dunia internasional atas kekuatan dan status Indonesia.
Oleh: Lupita Wijaya, Universitas Multimedia Nusantara
Di tengah perselisihan Laut China Selatan dan tenggelamnya kapal penangkap ikan asing, narasi nasionalisme di media nasional telah menguat selama tiga tahun terakhir.Penangkapan ikan ilegal terjadi di banyak tempat di wilayah lautan Indonesia yang luas, tidak hanya di Laut China Selatan. Tetapi hal itu dikaitkan dengan perselisihan Laut China Selatan. Beberapa liputan berita yang melaporkan penangkapan ikan ilegal selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menekankan tentang kedaulatan “kita” dan masa depan negara “kita”. Beberapa media nasional—Kompas, The Jakarta Post, Jakarta Globe, CNN Indonesia, dan BBC Indonesia—telah menunjukkan adanya pergeseran dalam liputan mengenai perselisihan Laut China Selatan.
Dari hukum ke pertahanan
Studi terbaru saya menemukan bahwa perselisihan Laut China Selatan pada awalnya digambarkan di media arus utama sebagai topik yang berhubungan dengan politik atau hukum (45,8 persen). Namun, pada tahun 2016, beberapa insiden terjadi di perbatasan maritim yang disengketakan tersebut, dan liputan media dominan berubah, menggambarkan isu tersebut sebagai isu pertahanan (48,4 persen).
Perubahan signifikan lainnya dalam liputan media adalah meningkatnya ketergantungan pada personil militer sebagai sumber informasi. Pada tahun pertama, mulai bulan Oktober 2014, mereka mewakili 10,9 persen dari narasumber, dan meningkat menjadi 15,06 persen di tahun kedua. Mantan komandan militer Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo adalah narasumber yang paling dominan.
Pada tanggal 29 Oktober 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 17 kapal asing di perairan Indonesia. Sepuluh di antaranya dinggelamkan di perairan Natuna, bagian zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dalam sebuah artikel berita yang diterbitkan oleh The Jakarta Post, dia mengatakan “penenggelaman kapal-kapal tersebut adalah bukti bahwa kami berdedikasi untuk melindungi wilayah perairan kita untuk masa depan bangsa kita”. Pada hari yang sama, menteri tersebut juga menyoroti kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan sistem pertahanan angkatan lautnya guna melindungi perairan dan kedaulatan Indonesia.
Hanya beberapa hari sebelumnya, The Jakarta Post menerbitkan sebuah artikel yang menggambarkan keberhasilan kerajaan kuno Sriwijaya. Advertorial tersebut merupakan bagian dari kampanye Jalur Rempah di rute perdagangan maritim Indonesia, mengenang era kejayaan kerajaan Sriwijaya dan bagaimana kerajaan tersebut memaksimalkan potensi laut.
Dimulai dengan mengutip sebuah lagu rakyat yang dikenal luas, Nenek Moyangku Seorang Pelaut, penulis berpendapat bahwa sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Indonesia nampaknya telah kehilangan kekuatan maritimnya.
Selanjutnya, The Jakarta Post, mitra media kampanye Jalur Rempah, menghubungkan kisah Sriwijaya dengan pentingnya melindungi kedaulatan maritim. Hal ini merujuk pada kebijakan pelarangan tegas dari menteri yang akan memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Nasionalisme menjadi lebih kuat di bawah pemerintahan Jokowi?
Narasi nasionalisme di media arus utama mulai muncul di tahun pertama pemerintahan Jokowi. Artikel di Kompas banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hegemoni dan kolonialisme maritim. Salah satu contohnya adalah opini yang ditulis oleh wartawan senior Kompas Rene Pattiradjawane, Diplomasi Maritim Konsesi Asia, yang terbit pada tahun 2015. Artikel tersebut memaparkan tentang diplomasi kapal perang dan menghubungkan dengan sejarah kolonialisme maritim.
Nasionalisme pada intinya adalah sebuah kesadaran dan ekspresi kepemilikan bangsa. Narasi nasionalisme sering kali bekerja untuk menantang kolonialisme dan menuntut pengakuan lebih dari dunia internasional atas kekuatan dan status Indonesia.
Menurut sebuah buku berjudul Global Media Spectacle: News War over Hong Kong, melalui penyusunan liputannya, media bisa membingkai bangsa sebagai sebuah keluarga besar. Terlebih lagi, narasi bangsa sebagai keluarga ini bisa terangkai ke dalam narasi media. Ruud Koopman dari Universitas Humboldt Berlin dan Paul Statham dari Universitas Sussex mengatakan pembingkaian “kita dan mereka” juga penting sebagai pembelaan kedaulatan politik dan sebagai ungkapan nasionalisme masyarakat.
Meskipun kapal asing dari berbagai negara melakukan penangkapan ikan secara ilegal, isu tersebut secara dominan disajikan di media sebagai isu pertahanan terhadap China. Pada titik ini, China dapat dianggap sebagai penantang keamanan terbesar di Indonesia sekaligus sebagai mitra dagang terbesarnya.
Dalam kasus lainnya, saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2016, 60 kapal asing disita dan secara simbolis ditenggelamkan. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan di delapan lokasi berbeda. Namun, liputan mengenai peringatan ini dikaitkan dengan sengketa teritorial dengan China. Artikel tersebut memaparkan tentang pemerintahan Jokowi yang bertindak tegas dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan menunjukkan ke negara-negara tetangga bahwa Indonesia berkuasa penuh atas wilayahnya yang luas ini. Dalam artikel ini, China dipilih sebagai contoh.
Simbolisme nasionalisme di balik Laut Natuna juga terlihat dalam penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2017. Pada tahun 1963, mantan Presiden Sukarno mengganti nama West New Guinea menjadi Irian dan Borneo menjadi Kalimantan, hal itu mempromosikan nasionalisme Indonesia.
Selama tiga tahun terakhir, nasionalisme di media telah meningkat sejak liputan mengenai isu penangkapan ikan ilegal dan mengenai kepulauan Natuna. Isu tersebut sering dikaitkan dengan ketegangan di Laut China Selatan. Sikap nasionalisme ini, telah dimanifestasikan melalui tindakan pemerintah melawan penangkapan ikan secara ilegal, seperti relokasi nelayan ke Natuna.
Perlu dipertimbangkan apakah nasionalisme ini akan memiliki implikasi negatif terhadap stabilitas regional. Apalagi saat nasionalisme mencapai tingkat fanatik. Namun, Indonesia tidak ingin hal itu mempengaruhi reputasi negara sebagai broker yang jujur dan dihormati di wilayahnya.
Lupita Wijaya adalah Universitas Multimedia Nusantara. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Sumber : Penangkapan Ikan Ilegal Bangkitkan Nasionalisme Indonesia?
Oleh: Lupita Wijaya, Universitas Multimedia Nusantara
Di tengah perselisihan Laut China Selatan dan tenggelamnya kapal penangkap ikan asing, narasi nasionalisme di media nasional telah menguat selama tiga tahun terakhir.Penangkapan ikan ilegal terjadi di banyak tempat di wilayah lautan Indonesia yang luas, tidak hanya di Laut China Selatan. Tetapi hal itu dikaitkan dengan perselisihan Laut China Selatan. Beberapa liputan berita yang melaporkan penangkapan ikan ilegal selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menekankan tentang kedaulatan “kita” dan masa depan negara “kita”. Beberapa media nasional—Kompas, The Jakarta Post, Jakarta Globe, CNN Indonesia, dan BBC Indonesia—telah menunjukkan adanya pergeseran dalam liputan mengenai perselisihan Laut China Selatan.
Dari hukum ke pertahanan
Studi terbaru saya menemukan bahwa perselisihan Laut China Selatan pada awalnya digambarkan di media arus utama sebagai topik yang berhubungan dengan politik atau hukum (45,8 persen). Namun, pada tahun 2016, beberapa insiden terjadi di perbatasan maritim yang disengketakan tersebut, dan liputan media dominan berubah, menggambarkan isu tersebut sebagai isu pertahanan (48,4 persen).
Perubahan signifikan lainnya dalam liputan media adalah meningkatnya ketergantungan pada personil militer sebagai sumber informasi. Pada tahun pertama, mulai bulan Oktober 2014, mereka mewakili 10,9 persen dari narasumber, dan meningkat menjadi 15,06 persen di tahun kedua. Mantan komandan militer Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo adalah narasumber yang paling dominan.
Pada tanggal 29 Oktober 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 17 kapal asing di perairan Indonesia. Sepuluh di antaranya dinggelamkan di perairan Natuna, bagian zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dalam sebuah artikel berita yang diterbitkan oleh The Jakarta Post, dia mengatakan “penenggelaman kapal-kapal tersebut adalah bukti bahwa kami berdedikasi untuk melindungi wilayah perairan kita untuk masa depan bangsa kita”. Pada hari yang sama, menteri tersebut juga menyoroti kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan sistem pertahanan angkatan lautnya guna melindungi perairan dan kedaulatan Indonesia.
Hanya beberapa hari sebelumnya, The Jakarta Post menerbitkan sebuah artikel yang menggambarkan keberhasilan kerajaan kuno Sriwijaya. Advertorial tersebut merupakan bagian dari kampanye Jalur Rempah di rute perdagangan maritim Indonesia, mengenang era kejayaan kerajaan Sriwijaya dan bagaimana kerajaan tersebut memaksimalkan potensi laut.
Dimulai dengan mengutip sebuah lagu rakyat yang dikenal luas, Nenek Moyangku Seorang Pelaut, penulis berpendapat bahwa sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Indonesia nampaknya telah kehilangan kekuatan maritimnya.
Selanjutnya, The Jakarta Post, mitra media kampanye Jalur Rempah, menghubungkan kisah Sriwijaya dengan pentingnya melindungi kedaulatan maritim. Hal ini merujuk pada kebijakan pelarangan tegas dari menteri yang akan memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim.
Nasionalisme menjadi lebih kuat di bawah pemerintahan Jokowi?
Narasi nasionalisme di media arus utama mulai muncul di tahun pertama pemerintahan Jokowi. Artikel di Kompas banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hegemoni dan kolonialisme maritim. Salah satu contohnya adalah opini yang ditulis oleh wartawan senior Kompas Rene Pattiradjawane, Diplomasi Maritim Konsesi Asia, yang terbit pada tahun 2015. Artikel tersebut memaparkan tentang diplomasi kapal perang dan menghubungkan dengan sejarah kolonialisme maritim.
Nasionalisme pada intinya adalah sebuah kesadaran dan ekspresi kepemilikan bangsa. Narasi nasionalisme sering kali bekerja untuk menantang kolonialisme dan menuntut pengakuan lebih dari dunia internasional atas kekuatan dan status Indonesia.
Menurut sebuah buku berjudul Global Media Spectacle: News War over Hong Kong, melalui penyusunan liputannya, media bisa membingkai bangsa sebagai sebuah keluarga besar. Terlebih lagi, narasi bangsa sebagai keluarga ini bisa terangkai ke dalam narasi media. Ruud Koopman dari Universitas Humboldt Berlin dan Paul Statham dari Universitas Sussex mengatakan pembingkaian “kita dan mereka” juga penting sebagai pembelaan kedaulatan politik dan sebagai ungkapan nasionalisme masyarakat.
Meskipun kapal asing dari berbagai negara melakukan penangkapan ikan secara ilegal, isu tersebut secara dominan disajikan di media sebagai isu pertahanan terhadap China. Pada titik ini, China dapat dianggap sebagai penantang keamanan terbesar di Indonesia sekaligus sebagai mitra dagang terbesarnya.
Dalam kasus lainnya, saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2016, 60 kapal asing disita dan secara simbolis ditenggelamkan. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan di delapan lokasi berbeda. Namun, liputan mengenai peringatan ini dikaitkan dengan sengketa teritorial dengan China. Artikel tersebut memaparkan tentang pemerintahan Jokowi yang bertindak tegas dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dan menunjukkan ke negara-negara tetangga bahwa Indonesia berkuasa penuh atas wilayahnya yang luas ini. Dalam artikel ini, China dipilih sebagai contoh.
Simbolisme nasionalisme di balik Laut Natuna juga terlihat dalam penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2017. Pada tahun 1963, mantan Presiden Sukarno mengganti nama West New Guinea menjadi Irian dan Borneo menjadi Kalimantan, hal itu mempromosikan nasionalisme Indonesia.
Selama tiga tahun terakhir, nasionalisme di media telah meningkat sejak liputan mengenai isu penangkapan ikan ilegal dan mengenai kepulauan Natuna. Isu tersebut sering dikaitkan dengan ketegangan di Laut China Selatan. Sikap nasionalisme ini, telah dimanifestasikan melalui tindakan pemerintah melawan penangkapan ikan secara ilegal, seperti relokasi nelayan ke Natuna.
Perlu dipertimbangkan apakah nasionalisme ini akan memiliki implikasi negatif terhadap stabilitas regional. Apalagi saat nasionalisme mencapai tingkat fanatik. Namun, Indonesia tidak ingin hal itu mempengaruhi reputasi negara sebagai broker yang jujur dan dihormati di wilayahnya.
Lupita Wijaya adalah Universitas Multimedia Nusantara. Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Sumber : Penangkapan Ikan Ilegal Bangkitkan Nasionalisme Indonesia?