Jakarta - Di tengah situasi sulit menghadapi polemik KPK-Polri, Presiden Jokowi diganggu isu interpelasi. Yang mengherankan isu itu justru muncul dari kalangan elite PDIP. Mungkinkah mereka berani menyentil Jokowi tanpa restu Ketum Megawati?
Isu interpelasi berembus pertama kali dari elite PDIP tak lama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Pada saat yang bersamaan Presiden Jokowi juga mengusulkan nama Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri.
Suara kecewa dari elite PDIP tak bisa dihindari, Ketua DPP Trimedya Panjaitan langsung mengungkap kekecewaan PDIP terhadap pilihan Jokowi tersebut. Rabu (18/2) malam harinya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan elite ring 1 partai banteng di kediamannya.
Keputusan rapat tersebut salah satunya mendukung langkah Jokowi. Namun ada hal lain yang diungkap yakni isu interpelasi. Seolah PDIP me-warning tak mampu lagi melindungi Jokowi.
"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).
Namun demikian tak semua elite PDIP ikut menggulirkan isu itu. Politikus senior PDIP TB Hasanuddin berdiri mendukung langkah presiden Jokowi.
"Saya tidak tahu ada beberapa orang yang keras sekali sampai menggelindingkan interpelasi. Saya sendiri jujur tidak setuju," kata politikus senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR tersebut, Senin (23/2/2015).
Hasanuddin masih berpegang teguh kepada amanat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Saya tetap berpegang teguh kepada amanat Ibu Mega pada 11 Januari ketika seluruh fraksi dikumpulkan supaya tetap mendukung dan menjaga pemerintahan Jokowi," katanya.
Semoga saja Megawati tak mengingkari amanatnya itu, karena mulai muncul pertanyaan soal tegakah Megawati mengganjal Jokowi.
Sumber : Detik.com