Sebuah serangan siber terhadap situs pemilihan mengancam jalannya referendum tidak resmi pada reformasi demokrasi di Hong Kong. Seperti yang dirilis Reuters, Selasa (17/06) menurut salah satu penyelenggara hal ini dilihat sebagai ukuran keinginan untuk perubahan pada mantan daerah koloni Inggris tersebut.
Referendum ini sendiri dipandang sebagai ujian penting bagi aktivis pro-demokrasi yang tidak puas dengan janji kebebasan yang diberikan kepada Hong Kong oleh pimpinan Partai Komunis di Beijing.
Situs tersebut mengalami serangan dengan miliaran kunjungan dengan melakukan voting yang dimulai pada Jumat minggu lalu. Hal ini diungkapkan salah satu panitia penyelenggara referendum yang juga professor di Universitas Hong Kong, Benny Tai. Teknik penyerangan seperti ini dikenal dengan nama Distributed of Service Attack (DoS), yang bertujuan untuk membuat situs banjir sehingga menyebabkan kerusakan.
“Kami sedang mempertimbangkan, jika sistem online tidak berjalan seperti yang direncanakan, kita dapat memperpanjang waktu pemungutan suara sehingga kita bisa mendapatkan suara sebanyak mungkin, seperti yang direncanakan. Kami berharap untuk mendapatkan sekitar 200.000 orang, bahkan 300.000 suara,” kata Tai.
Menurut Tai, referendum harus terus berjalan walaupun banyak terjadi penyerangan. Tidak ada yang akan menghalangi kita dari proses ini. Kita akan melanjutkan lanjut Tai.
Pemilih akan dapat memberikan suara di 15 TPS di seluruh Hong Kong pada hari Minggu jika situs sedang down. Akses ke situs ini terputus-putus pada Selasa sore.
Referendum ini sendiri digelar untuk memilih pemimpin pada kota ini. Setelah beberapa dekade mengalami penundaan, Beijing mengijinkan Hong Kong untuk melakukan pemimpin dengan cara demokratis, yang merupakan cara yang langka bagi Tiongkok sebagai negara komunis yang tertutup.
Dengan pemilihan ini Hong Kong akan menjadi sebuah negara yang memiliki otonomi yang besar, yang membuat Tiongkok menjadi negara yang menganut dua sistem sekaligus, karena Hong Kong adalah daerah otonomi yang memiliki sistem yang kapitalis sama halnya dengan yang dianut oleh negara barat. Sedangkan Tiongkok adalah negara yang menganut sistem komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok.
Referendum ini sendiri dipandang sebagai ujian penting bagi aktivis pro-demokrasi yang tidak puas dengan janji kebebasan yang diberikan kepada Hong Kong oleh pimpinan Partai Komunis di Beijing.
Situs tersebut mengalami serangan dengan miliaran kunjungan dengan melakukan voting yang dimulai pada Jumat minggu lalu. Hal ini diungkapkan salah satu panitia penyelenggara referendum yang juga professor di Universitas Hong Kong, Benny Tai. Teknik penyerangan seperti ini dikenal dengan nama Distributed of Service Attack (DoS), yang bertujuan untuk membuat situs banjir sehingga menyebabkan kerusakan.
“Kami sedang mempertimbangkan, jika sistem online tidak berjalan seperti yang direncanakan, kita dapat memperpanjang waktu pemungutan suara sehingga kita bisa mendapatkan suara sebanyak mungkin, seperti yang direncanakan. Kami berharap untuk mendapatkan sekitar 200.000 orang, bahkan 300.000 suara,” kata Tai.
Menurut Tai, referendum harus terus berjalan walaupun banyak terjadi penyerangan. Tidak ada yang akan menghalangi kita dari proses ini. Kita akan melanjutkan lanjut Tai.
Pemilih akan dapat memberikan suara di 15 TPS di seluruh Hong Kong pada hari Minggu jika situs sedang down. Akses ke situs ini terputus-putus pada Selasa sore.
Referendum ini sendiri digelar untuk memilih pemimpin pada kota ini. Setelah beberapa dekade mengalami penundaan, Beijing mengijinkan Hong Kong untuk melakukan pemimpin dengan cara demokratis, yang merupakan cara yang langka bagi Tiongkok sebagai negara komunis yang tertutup.
Dengan pemilihan ini Hong Kong akan menjadi sebuah negara yang memiliki otonomi yang besar, yang membuat Tiongkok menjadi negara yang menganut dua sistem sekaligus, karena Hong Kong adalah daerah otonomi yang memiliki sistem yang kapitalis sama halnya dengan yang dianut oleh negara barat. Sedangkan Tiongkok adalah negara yang menganut sistem komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok.