Berita Internet (IT) N3, yang memberikan informasi terbaru kepada users N3 tentang IT pada khususnya dan lainnya pada umumnya. Strategi Siber Uni Eropa
Dua tahun sudah, UniEropa merilis strategi pertahanan siber mereka yg dinamakan Cybersecurity Strategy. Di dalamnya tertuang pasal-pasal yg terkesan menggugah kesadaran keamanan informasi seperti, memperkuat ketahanan siber Eropa, secara drastis menurunkan kejahatan siber di Eropa, membangun kerja sama koheren di antara negara anggota Uni Eropa dalam bi&g keamanan siber & mengembangkan kebijakan bersama terkait keamanan siber. Pertanyaan terbesarnya adalah apa yg sudah tercapai selama dua tahun ke belakang?
Dapat dikatakan bahwa strategi tersebut belum mampu mendorong negara anggota bergerak ke arah yg sama dalam hal pembangunan ketahanan siber. Masih banyak polemik & perdebatan di antara negara anggota terkait pembangunan kesepahaman. Cybersecurity Strategy dibangun di atas tiga pilar. Pilar tersebut adalah Directorate General for Home Affairs (cybercrime), European Council and European External Action Service (common foreign and defense policy), & Directorate General for Economic Affairs (network and information security). Konsep tiga pilar yg dibangun dalam Cybersecurity Strategy masih sering mendapatkan kritik & perdebatan. Ironisnya, perdebatan tersebut semakin terlihat pada praktiknya ketika muncul kesejangan di antara tiga pilar yg ada.
Directorate General for Home Affairs adalah pilar yg minim terintegrasi & sebaliknya Directorate General for Economic Affairs sering mendapatkan porsi atensi lebih besar di bandingkan pilar yg lain. Setiap pihak yg bertanggung jawab terhadap pembangunan pilar tersebut dapat mengklaim bahwa dirinya yg paling baik. Pada bi&g politik luar negeri yg merepresentasikan lembaga pemerintah negara anggota telah mengadposi Cyber Diplomacy Strategy. Kata-kata diplomasi siber itu adalah kata pertama yg resmi digunakan dalam bahasa resmi. Detail dari Cyber Diplomacy Strategy itu masih rahasia. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa strategi itu akan memuat norma & tanggung jawab anggota dalam menggunakan Internet, kebebasan internet & HAM, pembangunan kapasitas siber & tentunya tata kelola (governance) internet.
Direktorat ini pun mendorong setiap anggotanya untuk mematuhi Konvensi Budapest yg berfokus pada penanggulangan kejahatan siber. Uni Eropa pun telah mencoba mengimplementasikan proyek pertamanya di wilayah Balkan & Afrika. Mereka pun berencana untuk segera menerapkan tata kelola internet di tahun 2015 yg merupakan bagian dari mandat External Action Service, meskipun terdapat kisruh dalam hal Internet Corporation for Assigned Names. Selain itu, direktorat tersebut telah berdiskusi dengan NATO dalam hal keamanan siber serta memperluas wewenang & tanggung jawab European Cybercrime Center sebagai bagian alat diplomasi siber.
Comments
comments
N3 tidak bisa memberikan klarifikasi berita diatas adalah benar 100% karena kontenStrategi Siber Uni Eropa diatas dikutip dari Internet secara gamblang.
Sumber
Dua tahun sudah, UniEropa merilis strategi pertahanan siber mereka yg dinamakan Cybersecurity Strategy. Di dalamnya tertuang pasal-pasal yg terkesan menggugah kesadaran keamanan informasi seperti, memperkuat ketahanan siber Eropa, secara drastis menurunkan kejahatan siber di Eropa, membangun kerja sama koheren di antara negara anggota Uni Eropa dalam bi&g keamanan siber & mengembangkan kebijakan bersama terkait keamanan siber. Pertanyaan terbesarnya adalah apa yg sudah tercapai selama dua tahun ke belakang?
Dapat dikatakan bahwa strategi tersebut belum mampu mendorong negara anggota bergerak ke arah yg sama dalam hal pembangunan ketahanan siber. Masih banyak polemik & perdebatan di antara negara anggota terkait pembangunan kesepahaman. Cybersecurity Strategy dibangun di atas tiga pilar. Pilar tersebut adalah Directorate General for Home Affairs (cybercrime), European Council and European External Action Service (common foreign and defense policy), & Directorate General for Economic Affairs (network and information security). Konsep tiga pilar yg dibangun dalam Cybersecurity Strategy masih sering mendapatkan kritik & perdebatan. Ironisnya, perdebatan tersebut semakin terlihat pada praktiknya ketika muncul kesejangan di antara tiga pilar yg ada.
Directorate General for Home Affairs adalah pilar yg minim terintegrasi & sebaliknya Directorate General for Economic Affairs sering mendapatkan porsi atensi lebih besar di bandingkan pilar yg lain. Setiap pihak yg bertanggung jawab terhadap pembangunan pilar tersebut dapat mengklaim bahwa dirinya yg paling baik. Pada bi&g politik luar negeri yg merepresentasikan lembaga pemerintah negara anggota telah mengadposi Cyber Diplomacy Strategy. Kata-kata diplomasi siber itu adalah kata pertama yg resmi digunakan dalam bahasa resmi. Detail dari Cyber Diplomacy Strategy itu masih rahasia. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa strategi itu akan memuat norma & tanggung jawab anggota dalam menggunakan Internet, kebebasan internet & HAM, pembangunan kapasitas siber & tentunya tata kelola (governance) internet.
Direktorat ini pun mendorong setiap anggotanya untuk mematuhi Konvensi Budapest yg berfokus pada penanggulangan kejahatan siber. Uni Eropa pun telah mencoba mengimplementasikan proyek pertamanya di wilayah Balkan & Afrika. Mereka pun berencana untuk segera menerapkan tata kelola internet di tahun 2015 yg merupakan bagian dari mandat External Action Service, meskipun terdapat kisruh dalam hal Internet Corporation for Assigned Names. Selain itu, direktorat tersebut telah berdiskusi dengan NATO dalam hal keamanan siber serta memperluas wewenang & tanggung jawab European Cybercrime Center sebagai bagian alat diplomasi siber.
Comments
comments
N3 tidak bisa memberikan klarifikasi berita diatas adalah benar 100% karena kontenStrategi Siber Uni Eropa diatas dikutip dari Internet secara gamblang.
Sumber