Menurut laporan kantor berita Tiongkok, Xinhua pada Kamis (22/05/14), pemerintah Tiongkok melalui lembaga State Internet Information Office mengumumkan bahwa negaranya sedang memulai pemeriksaan keamanan siber produk IT dan sistem pelayanan yang digunakan untuk keamanan nasional dan pelayan publik.
Menurut pihak State Internet Information Office, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah pemasok produk IT mengambil keuntungan dari produknya untuk mengambil kontrol secara illegal seperti menggangu atau mematikan sistem yang dimiliki oleh klien, atau untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses atau mengumpulkan data yang dimiliki oleh klien.
Perusahaan yang gagal melalui proses pemeriksaan akan dihentikan izinnnya untuk menyuplai produk atau layanan di Tiongkok.
Memastikan teknologi IT dan siber aman dan terkontrol sangat penting bagi keamanan nasional, ekonomi dan pembangunan sosial Tiongkok. Untuk waktu yang lama, pemerintah dan perusahaan dari banyak negara telah mengumpulkan informasi sensitif dalam skala yang besar, mengambil keuntungan dari monopoli pasar dan kemajuan teknologi kata juru bicara State Internet Information Office, Jiang Jun.
Menurut Jiang, departemen-departemen, institusi publik, perusahaan, universitas dan perusahaan telekomunikasi Tiongkok telah mengalami serangan dan penyadapan. Pembocoran dokumen yang dilakukan Edward Snowden mengenai penyadapan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara lain membuka mata pemerintah Tiongkok mengenai betapa pentingnya keamanan siber untuk keamanan nasional.
Ini menunjukan bahwa tanpa keamanan siber, tidak ada keamanan nasional ungkap Jiang.
Tiongkok adalah negara dengan pengguna Internet terbesar di dunia sehingga menjadi suatu kewajiban bagi Tiongkok memperkuat keamanan siber. Menurut Chief Engineer National Research Center for Information Technology Security, produk IT nasional maupun internasional akan diperiksa.
Pemeriksaan akan focus pada produk IT dan jasa pelayanan komunikasi, keuangan, energi dan bidang industri yang berhubungan dengan keamanan nasional dan pelayanan public kata Li.
Tiongkok bukan negara pemerintah yang memberlakukan kebijakan pemeriksaan keamanan. Pada 2012, pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga House Permanent Select Committee on Intelligence melakukan pemeriksaan keamanan terhadap perusahaan IT Tiongkok.
Menurut pihak State Internet Information Office, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah pemasok produk IT mengambil keuntungan dari produknya untuk mengambil kontrol secara illegal seperti menggangu atau mematikan sistem yang dimiliki oleh klien, atau untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses atau mengumpulkan data yang dimiliki oleh klien.
Perusahaan yang gagal melalui proses pemeriksaan akan dihentikan izinnnya untuk menyuplai produk atau layanan di Tiongkok.
Memastikan teknologi IT dan siber aman dan terkontrol sangat penting bagi keamanan nasional, ekonomi dan pembangunan sosial Tiongkok. Untuk waktu yang lama, pemerintah dan perusahaan dari banyak negara telah mengumpulkan informasi sensitif dalam skala yang besar, mengambil keuntungan dari monopoli pasar dan kemajuan teknologi kata juru bicara State Internet Information Office, Jiang Jun.
Menurut Jiang, departemen-departemen, institusi publik, perusahaan, universitas dan perusahaan telekomunikasi Tiongkok telah mengalami serangan dan penyadapan. Pembocoran dokumen yang dilakukan Edward Snowden mengenai penyadapan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara lain membuka mata pemerintah Tiongkok mengenai betapa pentingnya keamanan siber untuk keamanan nasional.
Ini menunjukan bahwa tanpa keamanan siber, tidak ada keamanan nasional ungkap Jiang.
Tiongkok adalah negara dengan pengguna Internet terbesar di dunia sehingga menjadi suatu kewajiban bagi Tiongkok memperkuat keamanan siber. Menurut Chief Engineer National Research Center for Information Technology Security, produk IT nasional maupun internasional akan diperiksa.
Pemeriksaan akan focus pada produk IT dan jasa pelayanan komunikasi, keuangan, energi dan bidang industri yang berhubungan dengan keamanan nasional dan pelayanan public kata Li.
Tiongkok bukan negara pemerintah yang memberlakukan kebijakan pemeriksaan keamanan. Pada 2012, pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga House Permanent Select Committee on Intelligence melakukan pemeriksaan keamanan terhadap perusahaan IT Tiongkok.