Setelah kemenangan dalam Pilpres 2019 yang tampaknya mutlak, sudah waktunya bagi kandidat presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo untuk kembali menyatukan Indonesia. Bangsa ini sempat terpecah oleh kampanye sekterian dan politik identitas. Namun, hasil pemilu menunjukkan, pada akhirnya rakyat Indonesia lebih menyukai pemimpin yang menyatukan dan dapat diandalkan.
Oleh: Michael Vatikiotis (Nikkei Asian Review)
Kemenangan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo yang hampir mutlak atas capres oposisi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 menegaskan bahwa rakyat Indonesia lebih menyukai status quo yang menyatukan dan dapat diandalkan, daripada perubahan yang tidak dapat diprediksi.
Dalam pemilu yang ditandai dengan perdebatan sengit tentang identitas nasional dan arah ekonomi, keunggulan utama Jokowi terletak pada statusnya sebagai petahana. Seperti dalam Pilpres 2009, ketika para pemilih kembali memilih kandidat presiden petahana saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan margin suara yang cukup besar, banyak rakyat Indonesia cenderung mendukung keberlanjutan tanpa adanya penjabaran argumen ekonomi secara gamblang.
Terlepas dari semua argumen Prabowo tentang tingginya biaya hidup dan kepemilikan asing, sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati layanan yang lebih baik dan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan lima tahun lalu, bahkan jika biaya kebutuhan hidup dasar benar-benar meningkat.
Namun, margin kemenangan Jokowi sebesar 9-10 poin yang lebih kecil dari prediksi dan beberapa batasan politik yang telah dibentuk ulang secara signifikan menunjukkan bahwa terdapat perpecahan di antara 193 juta pemilih di Indonesia. Tampaknya, Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 mendapatkan tantangan bagaimana memuaskan jutaan rakyat yang tidak memilihnya dan menyatukan para pendukungnya dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi yang kritis.
Pemungutan suara hari Rabu (17/4) merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dan Prabowo yang pernah berlaga dalam Pilpres 2014. Namun, kampanye Pilpres 2019 terutama mengangkat isu sensitif seperti identitas agama yang menjadi tantangan bagi toleransi keberagaman di Indonesia.
Jenderal purnawirawan Prabowo Subianto memasuki politik tahun 2009. Prabowo membangun kampanyenya berdasarkan janji-janji untuk mendukung agenda Islam konservatif yang menggalang kekuatan di balik protes massa tahun 2017 untuk menggulingkan mantan Gubernur Jakarta keturunan Tionghoa-Kristen Basuki Tjahaja Purnama, mantan sekutu dekat Jokowi. Untuk melawan dukungan lobi Islam terhadap Prabowo, Jokowi memilih Ma’ruf Amin, ulama Muslim konservatif senior dari organisasi Islam terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), sebagai cawapres.
Meski demikian, Prabowo berhasil menggalang basis dukungan kuat dari kelompok Islam yang mengusung agama sebagai agenda utama kampanye. Langkah ini menyulut kembali salah satu konflik tertua dalam sejarah Indonesia, perjuangan oleh puritan Islam, di negara yang berpenduduk lebih dari 87 persen Muslim, untuk menetapkan Indonesia sebagai negara Islam atau kekhalifahan.
Baca Artikel Selengkapnya di sini
Oleh: Michael Vatikiotis (Nikkei Asian Review)
Kemenangan kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo yang hampir mutlak atas capres oposisi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 menegaskan bahwa rakyat Indonesia lebih menyukai status quo yang menyatukan dan dapat diandalkan, daripada perubahan yang tidak dapat diprediksi.
Dalam pemilu yang ditandai dengan perdebatan sengit tentang identitas nasional dan arah ekonomi, keunggulan utama Jokowi terletak pada statusnya sebagai petahana. Seperti dalam Pilpres 2009, ketika para pemilih kembali memilih kandidat presiden petahana saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan margin suara yang cukup besar, banyak rakyat Indonesia cenderung mendukung keberlanjutan tanpa adanya penjabaran argumen ekonomi secara gamblang.
Terlepas dari semua argumen Prabowo tentang tingginya biaya hidup dan kepemilikan asing, sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati layanan yang lebih baik dan daya beli yang lebih tinggi dibandingkan lima tahun lalu, bahkan jika biaya kebutuhan hidup dasar benar-benar meningkat.
Namun, margin kemenangan Jokowi sebesar 9-10 poin yang lebih kecil dari prediksi dan beberapa batasan politik yang telah dibentuk ulang secara signifikan menunjukkan bahwa terdapat perpecahan di antara 193 juta pemilih di Indonesia. Tampaknya, Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 mendapatkan tantangan bagaimana memuaskan jutaan rakyat yang tidak memilihnya dan menyatukan para pendukungnya dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi yang kritis.
Pemungutan suara hari Rabu (17/4) merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dan Prabowo yang pernah berlaga dalam Pilpres 2014. Namun, kampanye Pilpres 2019 terutama mengangkat isu sensitif seperti identitas agama yang menjadi tantangan bagi toleransi keberagaman di Indonesia.
Jenderal purnawirawan Prabowo Subianto memasuki politik tahun 2009. Prabowo membangun kampanyenya berdasarkan janji-janji untuk mendukung agenda Islam konservatif yang menggalang kekuatan di balik protes massa tahun 2017 untuk menggulingkan mantan Gubernur Jakarta keturunan Tionghoa-Kristen Basuki Tjahaja Purnama, mantan sekutu dekat Jokowi. Untuk melawan dukungan lobi Islam terhadap Prabowo, Jokowi memilih Ma’ruf Amin, ulama Muslim konservatif senior dari organisasi Islam terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama (NU), sebagai cawapres.
Meski demikian, Prabowo berhasil menggalang basis dukungan kuat dari kelompok Islam yang mengusung agama sebagai agenda utama kampanye. Langkah ini menyulut kembali salah satu konflik tertua dalam sejarah Indonesia, perjuangan oleh puritan Islam, di negara yang berpenduduk lebih dari 87 persen Muslim, untuk menetapkan Indonesia sebagai negara Islam atau kekhalifahan.
Baca Artikel Selengkapnya di sini